Semua tulisan dari AdminDesa

LOWONGAN PENCALONAN PERANGKAT DESA PEGONGSORAN

Alhamdulillah wa syukurilah wa nikmatilah, akhirnya admin kembali membuat artiket tentang informati Pencalonan Perangkat Desa Pegongsoran Tahun 2017, yang dilakukan serentak seluruh desa se Kabupaten Pemalang.

Dimana untuk LOWONGAN PENCALONAN PERANGKAT DESA PEGONGSORAN akan dibuka pada Tanggal 26 Oktober 2017. berikut tata cara dan alur yang harus dipersiapkan oleh Pendaftar. :

DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

 

 

KEKOSONGAN JABATAN

  1. Kaur Umum dan Tata Usaha (TU)
  2. Kaur Perencanaan
  3. Kasi Kesra
  4. Kadus III (Dusun Pesalakan)
  5. Kasi Pelayanan
  6. Kaur Keuangan

PERSYARATAN PERANGKAT DESA

  • Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
  1. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  2. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  3. syarat lain:
  4. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  5. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  6. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  8. sehat jasmani dan rohani;
  9. berkelakuan baik;
  10. tidak melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat;
  11. belum pernah mengundurkan diri dari Perangkat Desa kecuali setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun;
  12. tidak pernah diberhentikan dari Perangkat Desa karena melanggar larangan Perangkat Desa;
  13. memiliki keterampilan dasar membaca dan menulis, serta memiliki keterampilan sesuai dengan kompetensi jabatan.
  • Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya.
  • Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa atas izin Kepala Desa.
  • Perangkat Desa yang lulus dan diangkat menjadi Perangkat Desa yang lain, mulai terhitung dari tanggal pelantikan diberhentikan dari jabatan semula oleh Kepala Desa atas rekomendasi dari Camat.

 

KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINSITRASI

  • Warga Desa yang berhak mendaftar/ melamar menjadi Calon, disamping harus memenuhi persyaratan Perangkat Desa, pendaftar/ pelamar wajib melengkapi persyaratan administrasi berupa:
  1. surat lamaran yang ditulis sendiri diatas kertas bermeterai cukup ditujukan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengangkatan;
  2. fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah Umum dan/ atau pendidikan tinggi yang dimiliki dan telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran;
  3. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/ Kota atau oleh Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang bagi pendaftar/ pelamar yang lahir di luar Jawa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran;
  4. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai warga Desa setempat yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga/ Ketua Rukun Warga diketahui Kepala Desa dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana formulir A;
  5. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana formulir B;
  6. surat pernyataan bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana Formulir C;
  7. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan:
    • tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
    • tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
    • tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika;
  8. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah di Kabupaten Pemalang;
  9. surat pernyataan sehat rohani yang diketahui Kepala Desa dan ditandatangani 2 (dua) orang Saksi, sebagaimana fomulir D;
  10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Pemalang;
  11. surat pernyataan tidak melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat diketahui Kepala Desa, sebagaimana formulir E;
  12. surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa, sebagaimana formulir F;
  13. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa karena melanggar larangan Perangkat Desa di Ketahui Kepala Desa, sebagaimana formulir G;
  14. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai warga desa yang bertempat tinggal tetap di Dusun setempat bagi pendaftar Jabatan Kepala Dusun, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana formulir H;
  15. izin tertulis dari Bupati dan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya bagi pendaftar/ pelamar dari Aparatur Sipil Negara; dan
  16. surat izin tertulis dari Kepala Desa bagi pendaftar/ pelamar dari Perangkat Desa.
  • Bagi seseorang setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman pidana penjara yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dengan dibuktikan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Desa dengan dilampiri dokumen pemuatan di surat kabar lokal/ nasional dan bukti pengumuman/ selebaran yang diumumkan di Desa setempat, sebagaimana formulir
  • Nama Bakal Calon dan identitas lain yang tercantum dalam dokumen Berkas Pencalonan harus sama sesuai dengan kondisi sebenarnya.

SEKOLAH MENENGAH UMUM ATAU YANG SEDERAJAT

  • Syarat berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat adalah yang memiliki Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar.
  • Yang dimaksud dengan sekolah menengah umum atau yang sederajat adalah:
    1. sekolah umum:
    2. SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas);
    3. SMA (Sekolah Menengah Atas);
    4. SMU (Sekolah Menengah Umum); dan
    5. SLTA uper, SMA uper, serta SMU uper (lulus Ujian Persamaan SLTA, SMA, dan SMU).
  1. sekolah kejuruan:
  1. STM (Sekolah Teknik Menengah);
  2. SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas);
  3. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);
  4. SPM (Sekolah Pelayaran Menengah); dan
  5. SPK (Sekolah Perawat Kesehatan).
    1. MA (Madrasah Aliyah);
    2. Kejar Paket C dan telah lulus Ujian Nasional;
    3. MDU (Madrasah Diniyah ‘Ulya) dan telah lulus Ujian Nasional; dan
    4. Pendidikan lain yang sederajat dengan sekolah menengah umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

LEGALISASI IJAZAH

  • Legalisasi fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar dilakukan oleh:
    1. sekolah negeri:
      1. sekolah tingkat dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekolah lanjutan tingkat atas oleh kepala sekolah;
      2. perguruan tinggi oleh rektor/ direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/ surat tanda tamat belajar.
    2. sekolah swasta:
  1. sekolah tingkat dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas oleh kepala sekolah dan Kepala Dinas yang membidangi Pendidikan kabupaten/ kota;
  2. perguruan tinggi/ akademi oleh rektor/ direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/ surat tanda tamat belajar.
  • Legalisasi fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar dilakukan pada semua lembar/ halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, unit kerja, tanda tangan pejabat (basah) dan nama pejabat dengan stempel (basah) unit kerja.

 

TATA CARA PENYARINGAN

  • Ujian penyaringan meliputi tes kesehatan, tes wawancara, ujian praktik, dan ujian tertulis.
  • Berkas lamaran Bakal Calon yang masuk dilakukan penelitian oleh Panitia Pengangkatan.
  • Penelitian Berkas Pencalonan dilakukan untuk mengetahui kebenaran Berkas Pencalonan yang disampaikan dan memenuhi ketentuan:
    1. Berkas Pencalonan asli beserta rangkapnya ada dan lengkap;
    2. fotokopi sudah sesuai dengan aslinya dan sudah mendapat legalisasi/ pengesahan; serta
    3. identitas pendaftar/ pelamar meliputi nama, pekerjaan dan biodata lainnya harus sama setiap dokumen dalam Berkas Pencalonan.
  • Hasil penelitian Berkas Pencalonan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
  • Panitia Pengangkatan mengadakan ujian penyaringan bagi Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
  • Ujian penyaringan dilaksanakan berupa tes kesehatan dan ujian tertulis dan penilaiannya menggunakan batas kelulusan.
  • Dalam hal tes wawancara dan ujian praktik diperlukan dalam ujian penyaringan maka tes wawancara dan ujian praktik dilaksanakan sebelum ujian tertulis.
  • Ujian tertulis hanya diikuti oleh Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi, lulus tes wawancara dan lulus ujian praktik.
  • Hasil ujian penyaringan dituangkan dalam Berita Acara.
  • Panitia Pengangkatan menetapkan Calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan.

 

TATA URUTAN PELAKSANAAN UJIAN PENYARINGAN

  1. Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi berhak mengikuti tes kesehatan;
  2. Bakal Calon yang lulus tes kesehatan selanjutnya mengikuti tes wawancara;
  3. Bakal Calon yang lulus tes wawancara, diperbolehkan mengikuti ujian praktik; dan
  4. Bakal Calon yang telah lulus ujian praktik dapat mengikuti ujian tertulis.

 

 

Pemanfaatan Medsos

Pemaparan dari Admin Jateng Tweet, tentang bagaimana kita bisa membuat akun twitter dari teman teman Admin Media Sosial Desa bisa menjadi tranding topic. melalui sosial media kita bisa bersilaturahmi dengan saudara saudara kita di seluruh nusantara, mendapatkan berita ter-update, mendapatkan motifasi, sumber penghasilan.

peserta sharing ini terdiri dari anak anak tkj dari smk yang sedang prakerin di PUSPINDES dan para Admin Media Sosial Desa.

trending topic, hot trend atau biasa dikenal dengan ternding toik adalah suatu hal yang sedang populer dan sedang terkenal saat itu. Suatu topik akan menjadi trending topic apabila banyak orang yang membicarakannya. biasnaya adalah topi topi hangat yagn sedang ramai menjadi perbincangan di dunia maya, entah itu di facebook, google plus, atau twitter.

trik posting yang menarik.

usahakan membuat caption/tulisan yang simple dan jelas, sertakan foto/gambar (sertakan sumber apabila itu bukan foto sendiri_ tag ke orang yang banyak followernya/ pengikutnya., jangan ragu untuk sering posting di sosmed, usahakan tidak mengandung sara/berita yang belum jelas sumbernya ketika memposting tweet.

 

Cara bikin trending topic

1), siapkan materi terlebih dahulu dan konten konten yang menarik, gunakan hastag/pagar yagn sesuai tema’nya, menuliskan dengan nada pertanyaan diikuti hastag yang mau dinaikkan, buatlah percakapan dengan cara mengutip, bukan hanya meretwwet orang lain.

keuntungan trending topic

sebagia media promosi , mmperkenalkan produk kita , branding terhadpa merk, membangun opini publik, sarana informasi berita yang pling banyak dibicarakan, merayakanhari jadi di trending topic, di lihat dis eluruh nusantara.

 

TRENDING TOPIc

0 bikin tema, – cari konten, – cara gambar/foto/meme, – bikin materi, -=mainkan bareng-bareng.

Pelatihan Sidekem bagi Perangkat Desa, KPMD, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

23/9/2017

Sistem Informasi Desa dan Kawasan Pemalang ( SIDEKEM ) adalah aplikasi untuk layanan Desa yang dikembangkan oleh Relawan TIK Indonesia Kabupaten Pemalang, yang dikembangkan secara open source dengan menggunakan pemrograman python.

Sangat perlu diadakannya pelatihan Sidekem terutama bagi perangkat Desa yang sehari harinya melakukan pelayanan kepada masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat itu ada dalam aplikasi sidekem itu sendiri, maka dihimbau agar perangkat desa bisa menguasai Aplikasi Sidekem ini.

Pelatihan dihadiri oleh Perangkat Desa, KPMD, Karang Taruna, anggota PKK, dan BPD. Narasumber dari Puspindes dan para Relawan TIK Kabupaten Pemalang.

 

Pemanfaatan Admin Media Sosial

6/9/2017

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Baru baru ini Puspindes telah melakukan pelatihan Peningkatan  Kapasitas Admin Media Sosial untuk Desa kepada para Admin Media Sosial Desa yang diambil dari Pemdes atau KPMD IT, di desa Pegongsoran sendiri Admin Media Sosial Desa di kelola oleh Anggota KPMD bagian IT.

Work Shop Pengenalan dan Penggunaan Drone

Pegongsoran, 27 Desember 2016

Work Shop Pengenalan dan Penggunaan Drone (pesawat tanpa awak) yang dilaksanakan di kantor PUSPINDES Kabupaten Pemalang  pada hari selasa, 27 Desember 2016. Materi di isi oleh Tim Buka Peta/ Tim Peta Desa  dari Jakarta yang khusus datang ke Pemalang untuk membuat peta tematik diwilayah kabupaten Pemalang.

Pelaksanaan work shop dimulai jam 14.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB work shop ini terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh KPMD dan masyarakat sekitar.

Unmanned Aerial Vehicle atau disingkat UAV atau yang biasa disebut Pesawat Tanpa Awak, adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya sendiri, dan mampu membawa muatan (payload) baik kamera foto, kamera video, senjata maupun muatan lainnya.

 

Berawal tahun 1916 oleh A.M. Low Aerial Target diikuti pesawat Kawalan

Jarak Jauh Hewitt-Sperry Automatic Airplane semasa dan setelah Perang Dunia I, termasuk skala pertama RPV yang dibangun tahun 1935.

 

Dengan kemajuan teknologi (kematangan dan pengecilan komponen) pada tahun 1980an minat terhadap UAV berkembang maju dlm bidang militer. Hingga kini UAV juga banyak digunakan untuk keperluan sipil (non militer).

 

Jenis jenis UAV

Global Hawk adalah pesawat tanpa awak yang terbesar dan tercanggih di dunia saat ini. Dapat patroli selama 30 jam pada ketinggian 18.000 meter. Dikembangkan oleh perusahaan AS Teledyne Ryan Aeronautical

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengembangkan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) untuk berbagai keperluan pemantauan dari udara. UAV Sriti dioperasikan untuk pengintaian terbang berdurasi 2 jam dengan jangkauan radius 75 km.

Helikopter ini dapat beroperasi selama 4 jam lebih dengan jarak 120 mil dari pusat kendali. Fire Scout dilengkapi dengan sistem navigasi berbasis GPS dan mampu beroperasi secara otonom.

Hexacopter; Hexa Copter seperti Aibotix X6 memiliki waktu terbang maksimum sekitar 30 menit dengan kecepatan sekitar 60 km/jam.

 

 

PEMANFAATAN UAV

Bidang Militer: Pesawat Penyerang kamp-kamp musuh, Pesawat Pengintai (mata-mata), Pesawat Kamikaze (untuk ditabrakan ke musuh), Pesawat Patroli Perbatasan

Bidang non Militer: Pemetaan, Monitoring, Bidang Pertanian, Pengawasan Bencana , Hujan Buatan dll

Pelantikan Perangkat Desa Hasil SOTK Tahun 2016 Desa Pegongsoran

Pemalang, 31 Desember 2016

Sesuai dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 141/753/Tahun 2016 tentang Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2016, dalam SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa) baru.

Acara pelantikan Perangkat Desa Hasil SOTK dilaksanakan serentak satu kecamatan (se-kecamatan Pemalang) yaitu Desa Danasari, Desa Tambakrejo, Desa Bojongnangka, Desa Saradan, Desa Kramat, Desa Mengori, Desa Pegongsoran, dan Desa Sungapan. Pelantikan tersebut dilaksanakan per Desa, dimana yang melantik adalah kepala desa masing-masing dan disumpah dengan kitab suci serta disaksikan oleh satu orang saksi..

Camat Kecamatan Pemalang dalam sambutannya mengatakan bahwa sesuai pasal 16 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No 3 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No 8 tahun 2016  kepala desa diberi kewenangan untuk melakukan penataan perangkat desa, kewenangan tersebut hanya satu kali melalui seleksi internal perangkat desa Atas dasar inilah kepala desa bersama dengan BPD, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat untuk dapat saling memahami hal ini dengan segala pertimbangan berdasarkan penilaian secara obyektif melalui proses ujian baik, praktek maupun tertulis.

         Dalam akhir sambutannya Camat Pemalang menegaskan, dengan terbentuknya formasi yang baru diharapkan tetap mengedepankan kerjasama yang solid saling mengisi satu sama lain dengan suasana yang harmonis. Sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang prima,  tetap terjaga kebersamaan antara satu dengan lainnya, jabatan boleh beda tetapi sebagai abdi negara, abdi masyarakat hendaknya utamakan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga tetap terlayani dengan baik dan cepat. Apalagi sarana prasarana sudah memadai. Dengan makin banyaknya program program yang berbasis pemberdayaan, makin banyak pula tugas dan tanggung jawab kita. Maka dari itu kita harus makin bekerja keras jangan berpangku tangan, berjuang demi kemajuan desa.

          Ditambah program unggulan Bupati Pemalang H. Junaedi, S.H., M.M. sedang gencar gencarnya mempromosikan Kabupaten Pemalang melalui Sistem Informasi Desa dan Kawasan Pemalang ( SIDEKEM), dan melalui PUSPINDES. Desa sedang gencar-gencarnya untuk  berlomba lomba dalam memberikan informasi tentang desanya masing masing melalui wibesite. Masih banyak lagi program yang berbasis online. Maka jelas persaingan makin terbuka, makin mencuat, makin ketat terutama dibidang teknologi Informasi menuju desa online.